Pendahuluan

Pendahuluan

a.     Latar belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan di daerah,  LPMP Gorontalo  senantiasa mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang program dan kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di daerah.  Layanan penjamian mutu pendidikan di daerah dilaksanakan melalui satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi.

 b.    Landasan hukum

  1. Undang Undang nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
  2. Peraturan Pemerintah, nomor 19 tahun 2005 yang selanjutnya telah rubah dengan PP nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) eselon 3.
  4. Peraturan menetri pendidikan dan Kebudayaan, nomor 59 tahun 2015 tentang Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 28 tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

 c.   Sejarah singkat

Lahirnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Gorontalo tidak lepas dari adanya gerakan reformasi yang terjadi sekitar tahun 1998. Dampak perubahan tersebut adalah adanya perubahan pada tatanan system pemerintahan di Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk lahirnya daerah-daerah provinsi baru dan kabupaten kota baru. Provinsi Gorontalo lahir berdasarkan UU Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Gorontalo, pemekaran dari provinsi Sulawesi Utara. Sebagai provinsi baru maka sangat membutuhkan dukungan sarana prasarana untuk memenuhi berbagai layanan kepada masyarakat di seluruh wilayah provinsi Gorontalo, termasuk layanan di bidang pendidikan. Dalam rangka memudahkan layanan pendidikan tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merintis pembangunan Balai Penataran Guru (BPG) Gorontalo tahun 2002.

Selanjutnya pada tahun 2003, menteri Pendidikan Nasional Malik Fajar menerbitkan Surat Keputusan, nomor 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) termasuk 4 LPMP baru yaitu provinsi Bangka Belitung, Banten, Maluku Utara, dan Gorontalo. Dengan terbitnya Permendiknas tersebut, maka Balai penataran Guru (BPG) berubah nama menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Operasional LPMP Gorontalo dimulai tanggal 8 Februari 2004 dengan dukungan 44 orang CPNS rekrutmen tahun 2003 akhir. Berdasarkan Permendiknas nomor 7 tahun 2007, LPMP direvitalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (sebelumnya Penjamin) sampai dengan sekarang. Sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pusat di daerah LPMP mengalami beberapa kali perubahan pimpinan di tingkat pusat, yang pertama di bawah Ditjen Dikdasmen Depdikbud, kedua di bawah Ditjen PMPTK Kemdiknas, ketiga di bawah Badan PSDMPK Kemdikbud, dan terakhir di bawah Ditjen Dikdasmen Kemdikbud.

 Provinsi Gorontalo

Back to Top