Bimtek Reformasi Birokrasi Internal

Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang abdi Negara. Hak yang di miliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara adalah hak di berikan gaji dan juga tunjangan kinerja setiap bulan berdasarkan kinerja setiap hari. Selain itu kewajiban setiap Aparatur Sipil Negara adalah melaksanakan disiplin yang sudah di tetapkan, dan dalam proses pendayagunaan Aparatur Sipil Negara diperlukan suatu rambu-rambu atau aturan kerja sebagai pedoman untuk memastikan seorang pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dengan hasil kerja yang baik pula. Pada dasarnya, aturan kerja dibuat untuk menciptakan kedisiplinan sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara terhadap tugas-tugas yang diberikan sesuai jabatannya. Peraturan juga dibuat untuk menciptakan sebuah hubungan kerja yang baik, yang mengatur kewajiban serta hak seorang Aparatur Sipil Negara kepada organisasi atau lembaganya, sehingga dengan ditetapkannya peraturan kerja Aparatur Sipil Negara, diharapkan mampu mewujudkan dan menciptakan kenyamanan dalam bekerja.

Dalam membantu terlaksananya tata cara kerja organisasi di lingkungan LPMP Gorontalo Aparatur Sipil Negara di tuntut untuk mengetahui, memahami dan sebisa mungkin mampu melaksanakan tata cara persuratan dalam bentuk elektronik berbasis aplikasi yang lebih di kenal dengan e-Office.

“Untuk itu, diperlukan suatu kesamaan persepsi dalam menafsirkan aturan-aturan yang ada terutama aturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah maupun aturan-aturan lama yang perlu penyegaran kembali dengan penguatan yang diberikan oleh narasumber yang kompeten, sehingga dapat mencegah penafsiran yang bias dan dapat memicu konflik internal didalam lembaga”, ungkap Kepala LPMP Gorontalo, Drs. Hi. Amin N. Nusi, M.Pd dalam sambutannya membuka kegiatan Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi Internal yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 Januari 2017 di Hotel Maqna Gorontalo.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknik Reformasi Birokrasi Internal yang mencakup beberapa hal penting dalam peningkatan pengetahuan serta menyelaraskan pemahaman Aparatur Sipil Negara yang ada terhadap atkuran-aturan penyelenggaraan keuangan negara, tata cara persuratan elektronik, pemberian kompensasi terhadap ASN dalam bentuk tunjangan kinerja, Disiplin ASN, dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin ASN serta Penyusunan SOP Tahun 2017. “Jadi harapan saya kepada teman-teman peserta yang hadir di ruangan ini agar memaksimalkan waktunya memahami dan mampu menyusun aplikasi e-SKP sesuai uraian jabatan masing-masing, mampu memahami tata cara persuratan elektronik e-Office, dan memahami dan menaati Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, serta mampu menyusun SOP untuk tahun 2017”, tegas Amin Nusi dalam sambutannya.(md)

Save